DOMPU, NTB - bongkarfakta.com ~ Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Dompu perlu mendapat pemeriksaan yang terukur. Validitas data warga belajar, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan, serta pengadaan sarana dan prasarana menjadi aspek penting yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan.
Persoalannya bukan semata-mata berapa banyak PKBM yang tercatat atau berapa jumlah peserta didik dalam sistem administrasi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah data tersebut telah diverifikasi, apakah kegiatan pembelajaran benar-benar berlangsung, dan apakah penggunaan anggaran dapat dibuktikan melalui dokumen serta kondisi faktual di lapangan.
Di titik inilah peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu perlu mendapat perhatian. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan, Dikpora diharapkan mampu menjelaskan mekanisme pemeriksaan yang diterapkan, hasil evaluasi yang tersedia, serta tindak lanjut atas persoalan yang ditemukan.
Hingga data resmi dan keterangan pihak terkait diperoleh, belum ada dasar untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran oleh PKBM tertentu. Namun, kebutuhan akan verifikasi dan keterbukaan informasi merupakan hal yang patut didorong demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Jumlah warga belajar merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi pendidikan kesetaraan. Karena itu, angka yang tercantum dalam sistem perlu memiliki dasar data yang dapat diverifikasi.
Pertanyaan yang perlu dijawab ialah berapa jumlah warga belajar pada masing-masing PKBM, berapa yang telah dinyatakan valid, dan bagaimana penanganan terhadap data yang bermasalah, termasuk ketidaksesuaian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), data kependudukan, atau kode wilayah.
Dikpora perlu menjelaskan bagaimana verifikasi tersebut dilakukan dan apakah pemeriksaan administrasi dilengkapi pengecekan lapangan apabila diperlukan. Pengelola PKBM pun perlu memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan dokumen dan kondisi penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya.
Data yang bermasalah tidak otomatis membuktikan adanya manipulasi. Akan tetapi, jika ketidaksesuaian ditemukan, persoalan itu tidak semestinya dibiarkan tanpa penelusuran, penjelasan, dan langkah perbaikan.
Aspek berikutnya adalah penggunaan dana BOP Kesetaraan. Informasi mengenai besaran bantuan yang diterima setiap PKBM, dasar penetapan alokasi, realisasi belanja, serta dokumen pertanggungjawabannya perlu ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga harus memperhatikan hubungan antara kebutuhan pembelajaran, perencanaan belanja, dan hasil penggunaannya. Apabila dana digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, keberadaan barang, bukti transaksi, dokumen penerimaan, serta pemanfaatannya perlu dapat diperiksa.
Demikian pula dengan mekanisme pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) atau mekanisme lain yang diperbolehkan. Kepatuhannya harus dinilai berdasarkan peraturan yang berlaku, sumber dana, dan jenis belanja, bukan berdasarkan asumsi bahwa seluruh pengadaan selalu memiliki mekanisme yang sama.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan, klarifikasi harus dilakukan. Jika bukti menunjukkan adanya pelanggaran, tindak lanjut perlu diserahkan kepada pihak berwenang melalui prosedur yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bantuan pemerintah, keberadaan mekanisme pengawasan perlu diikuti penjelasan mengenai pelaksanaannya. Publik patut mengetahui bagaimana monitoring dilakukan, apa saja indikator evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti.
Karena itu, Dikpora Kabupaten Dompu perlu memberikan klarifikasi mengenai jumlah PKBM aktif, proses validasi warga belajar, mekanisme pengawasan penggunaan BOP, serta hasil evaluasi yang dapat diakses sesuai ketentuan.
Jika pengawasan telah dilaksanakan, informasi mengenai cakupan pemeriksaan dan tindak lanjutnya akan membantu menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Jika masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, langkah perbaikan dan pihak yang berwenang menanganinya juga perlu diperjelas.
Pengawasan tidak semestinya dipahami sebatas kegiatan administratif. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai aturan dan persoalan yang ditemukan memperoleh penyelesaian yang tepat.
Persoalan PKBM di Dompu perlu ditindaklanjuti melalui pengumpulan data resmi, konfirmasi kepada Dikpora dan pengelola lembaga, serta verifikasi lapangan apabila diperlukan. Data warga belajar, alokasi dan realisasi BOP, serta pengadaan sarana prasarana harus diperiksa berdasarkan dokumen yang relevan.
Pihak-pihak yang berkepentingan juga perlu memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan. Dengan begitu, setiap kesimpulan dapat disusun berdasarkan fakta, bukan prasangka.
Pada saat yang sama, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik perlu dijalankan sesuai ketentuan. Informasi yang dapat dipublikasikan harus cukup jelas untuk memungkinkan masyarakat memahami bagaimana bantuan pendidikan dikelola, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi warga belajar.
Yang dipertanyakan bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan apakah kewajiban telah dijalankan dan apakah hasilnya dapat dibuktikan.
Penyelenggara PKBM bertanggung jawab menjalankan pendidikan dan mengelola bantuan sesuai aturan. Dinas terkait bertanggung jawab melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam batas kewenangannya. Sementara itu, masyarakat berhak mendorong transparansi melalui pertanyaan yang relevan dan pemeriksaan informasi secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan PKBM bukan hanya keberadaan lembaga dalam daftar administrasi, melainkan layanan pendidikan yang benar-benar berlangsung, data yang akurat, dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika semua telah berjalan sesuai ketentuan, data dan dokumen yang terverifikasi akan memperjelasnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksaan harus memastikan penyebabnya dan menentukan tindak lanjut yang tepat.Sebab, dalam pengelolaan pendidikan yang melibatkan anggaran publik, kepatuhan tidak cukup dinyatakan—ia harus dapat dibuktikan.( Red )


