DOMPU, NTB – bongkarfakta.com ~ Isu ketidakharmonisan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Dompu kini mencuat ke ruang publik dan memantik perhatian luas dari berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah serta menghambat pelaksanaan sejumlah program strategis yang sedang berjalan.
Desakan agar kedua pimpinan daerah memberikan klarifikasi terbuka disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dompu, Faisal. Ia menilai, transparansi menjadi langkah penting untuk meredam spekulasi publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Menurut Faisal, kekhawatiran atas dinamika hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha lokal. Mereka menilai, ketidaksinkronan kepemimpinan berpotensi berdampak luas terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Banyak pihak mulai mempertanyakan kondisi internal pemerintahan saat ini. Jika tidak segera diluruskan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Faisal saat memberikan keterangan, Kamis (26/3/2026).
Ia mengungkapkan, sejumlah indikasi ketidakharmonisan mulai terlihat dari perbedaan pandangan dalam penentuan prioritas pembangunan, pengambilan keputusan strategis, hingga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Situasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu efektivitas kerja birokrasi.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, lanjut Faisal, hubungan yang tidak solid antara kepala daerah dan wakilnya dapat memicu stagnasi program serta memperlambat realisasi kebijakan publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh aparatur pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
“Ketika kepemimpinan tidak berjalan selaras, maka kinerja aparatur ikut terpengaruh. Program yang seharusnya berjalan cepat bisa tersendat, bahkan berisiko tidak terealisasi secara optimal,” katanya.
Sejumlah program prioritas yang tengah berjalan di Kabupaten Dompu disebut berada dalam posisi rawan apabila kondisi ini tidak segera diselesaikan. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan akses air bersih, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis lokal.
Faisal menegaskan, keberlangsungan program-program tersebut sangat bergantung pada stabilitas dan soliditas kepemimpinan di tingkat daerah. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya membutuhkan perencanaan yang matang, tetapi juga koordinasi yang kuat antara para pemangku kebijakan.
“Kita membutuhkan kepemimpinan yang solid dan terpadu. Ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati akan berdampak langsung pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, PMII Dompu secara resmi mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik guna menghindari berkembangnya asumsi liar yang dapat memperkeruh situasi. Klarifikasi tersebut dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen terhadap transparansi pemerintahan.
Selain itu, Faisal juga membuka ruang bagi keterlibatan pihak lain dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyebut, elemen legislatif maupun tokoh masyarakat dapat berperan sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara kedua pihak.
“Kami berharap ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika diperlukan, kami siap mendorong keterlibatan pihak legislatif sebagai mediator agar ditemukan titik temu demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, masyarakat Dompu diharapkan tetap menjaga kondusivitas serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Faisal menekankan bahwa kepentingan utama yang harus dijaga adalah keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Bupati maupun Wakil Bupati Dompu terkait isu ketidakharmonisan tersebut.( Alfin Sosialis )
