Dompu, NTB - bongkarfakta.com ~ Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Dompu (AMRD) berlangsung aman dan kondusif di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Senin (1/9/2025). Untuk memastikan situasi tetap tertib, Polres Dompu menerjunkan 300 personel, diperkuat oleh unsur TNI Kodim 1614 Dompu, Brimob Kompi 2 Yon C, serta Sat Pol PP, sehingga total pengamanan mencapai sekitar 400 personel.
Kelompok massa aksi AMRD merupakan gabungan organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya HMI MPO, LMND, IMM, GMNI, BMI/SMI, IMKD, serta sejumlah pemuda dari berbagai desa di Dompu. Aksi dipimpin oleh Koordinator Umum Wahyudin, SE (Abang Jago) bersama Ajun Narfid dan para korlap lainnya. Estimasi jumlah peserta mencapai 150 orang.
Aksi ini membawa dua isu besar, yakni nasional dan daerah.
Untuk Isu Nasional antara Lain
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset
- Menolak kenaikan pajak dan tunjangan DPR
- Menuntut reformasi internal Polri dan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Menolak skema Omnibus Law dalam RUU Ketenagakerjaan
Sedangkan Isu Daerah yakni
- Sidak kelangkaan serta harga LPG dan pupuk bersubsidi
- Penerbitan Perbup perlindungan petani
- Penanganan serius masalah stunting di Dompu
- Transparansi penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBCHT)
- Penyelesaian persoalan penggusuran PKL dengan solusi yang adil
Aksi dimulai dari Masjid Raya Dompu pukul 08.30 WITA, berlanjut dengan orasi di sejumlah titik, dan tiba di depan Kantor DPRD sekitar pukul 12.00 WITA. Aparat kepolisian melakukan deteksi dini untuk mencegah adanya provokator atau pihak luar yang mencoba menyusup.
Sekitar pukul 13.30 WITA, massa berdialog langsung dengan Forkopimda Dompu, yakni Bupati Bambang Firdaus, Ketua DPRD Ir. Muttakun, Kapolres Dompu, dan Dandim 1614. Dialog terbuka di depan gerbang DPRD membahas detail tuntutan yang diajukan massa.
Bupati Dompu menegaskan pemerintah berkomitmen menangani stunting, menertibkan PKL dengan solusi berupa 60 unit rombong bantuan, serta melakukan sidak terhadap pengecer LPG dan pupuk nakal.
Ketua DPRD Dompu menyatakan aspirasi massa akan diteruskan ke DPR RI dan Presiden, khususnya mengenai RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.
Pada pukul 14.45 WITA, DPRD Dompu mengeluarkan surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 26 anggota DPRD. Surat tersebut langsung dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI melalui Kantor Pos Dompu, disaksikan Forkopimda dan perwakilan massa aksi.
Usai aksi, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K. mengapresiasi seluruh pihak yang menjaga keamanan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi, organisasi kemahasiswaan, tokoh pemuda, serta Forkopimda yang bersama-sama menjaga kamtibmas tetap kondusif. Ini bukti kematangan demokrasi yang harus kita jaga,” ujarnya.( Om Jeks )
Kapolres menegaskan bahwa sinergitas antar-elemen masyarakat, aparat, dan pemerintah menjadi kunci terciptanya penyampaian aspirasi yang damai.
