Bima, NTB - bongkarfakta.com ~ Kasus dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang remaja perempuan berinisial R (di bawah umur), warga Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menuai sorotan publik. Peristiwa yang terjadi pada 21 Maret 2026 itu tidak hanya menyisakan trauma bagi korban, tetapi juga memicu gelombang protes warga yang mempertanyakan transparansi penanganan hukum.
Peristiwa tersebut terjadi di Pondok Salaja, sebuah lokasi di jalur lintas Desa Sangia–Bugis yang relatif sepi. Saat kejadian, korban diketahui berada di lokasi bersama pacarnya, Giva, warga Desa Soro, Kecamatan Lambu. Situasi berubah ketika tiga pria datang secara tiba-tiba. Dua di antaranya disebut mengenakan penutup wajah, sementara satu lainnya tidak.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, para terduga pelaku mengancam Giva menggunakan senjata tajam jenis parang. Dalam kondisi tertekan, korban diduga mengalami kekerasan seksual secara bergilir oleh ketiga pelaku. Identitas korban tidak diungkapkan secara lengkap guna melindungi hak dan keselamatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejumlah pihak yang disebut dalam kasus ini antara lain tiga terduga pelaku berinisial R dan BM yang berasal dari Desa Bugis, serta H, warga Desa Sangia. Selain itu, nama Giva turut menjadi perhatian dalam proses penyelidikan karena dinilai memiliki sejumlah kejanggalan dalam keterangannya.
Pasca kejadian, aparat kepolisian diketahui sempat mengamankan lima orang dalam rentang waktu 22 hingga 27 Maret 2026, termasuk Giva. Namun, keputusan pelepasan para terduga tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat.
Kejanggalan lain juga disoroti warga terkait barang bukti. Berdasarkan informasi yang berkembang, pelaku hanya mengambil satu unit ponsel milik Giva dan mengembalikan kartu SIM, sementara dua unit ponsel milik korban tidak diambil. Sejumlah warga menilai pola tersebut tidak lazim, meskipun hal itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.
Reaksi publik pun menguat. Pada 11 April 2026, keluarga korban bersama masyarakat mendatangi Polsek Sape untuk meminta kejelasan penanganan kasus. Aksi berlanjut pada 13 April 2026 dengan pemblokiran jalan oleh warga sebagai bentuk protes. Situasi sempat memanas ketika massa juga mendatangi rumah salah satu pihak yang diduga terkait.
Di tengah tekanan tersebut, aparat kepolisian kembali mengamankan dua orang terduga pelaku pada hari yang sama. Sementara itu, dua lainnya disebut akan segera dipanggil untuk proses hukum lebih lanjut.
Aminullah, yang dikenal dengan sapaan Ompu Jenggo, kepada awak media menyampaikan bahwa masyarakat berharap penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan. “Kami meminta aparat penegak hukum bekerja secara serius dan terbuka. Kasus ini harus diusut tuntas agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat sangat bergantung pada keterbukaan proses hukum. “Jika penanganannya tidak jelas, wajar jika masyarakat bereaksi. Ini bukan hanya soal satu kasus, tetapi soal rasa keadilan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pelepasan sejumlah pihak yang sebelumnya diamankan. Aparat menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat dan dinilai sebagai ujian terhadap komitmen penegakan hukum, khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Publik berharap proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan tanpa intervensi dari pihak mana pun.( Alfin Sosialis )
