DOMPU, NTB – bongkarfakta.com ~ Pembangunan drainase di Dusun Muhajirin, Desa Nusa Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali menjadi sorotan. Setelah pemberitaan awal diterbitkan, hingga Selasa (10/11/2026), belum ada penjelasan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar ketiadaan papan informasi di lokasi pembangunan. Publik kini mempertanyakan siapa pemilik kegiatan, dari mana sumber anggarannya, berapa nilai kontrak, berapa volume pekerjaan, serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh kepastian apakah pembangunan drainase tersebut merupakan program Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Dompu, atau instansi lainnya.
Dalam penelusuran sebelumnya, muncul informasi yang mengaitkan pekerjaan tersebut dengan BWS. Namun, terdapat pula informasi yang mengarah kepada Pemerintah Provinsi NTB. Perbedaan informasi ini membutuhkan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Persoalan semakin menarik setelah salah seorang warga Desa Nusa Jaya yang meminta identitasnya dirahasiakan saat dikonfirmasi redaksi pada Selasa (10/11/2026), menyampaikan bahwa Sekretaris Desa diduga mengetahui aktivitas pembangunan drainase tersebut sejak proses penggalian hingga material didatangkan ke lokasi.
"Menurut saya, Sekretaris Desa Nusa Jaya jelas mengetahui sumber dan besarnya anggaran pekerjaan tersebut. Sepengetahuan kami, beliau mengetahui prosesnya sejak penggalian drainase hingga material masuk. Bahkan, beliau selalu berada di lokasi. Apalagi beliau merupakan pemerintah desa dan lokasi pekerjaan tepat di depan rumahnya," ungkap warga tersebut.
Namun, ketika dikonfirmasi secara terpisah sebelumnya, Sekretaris Desa justru menyatakan tidak mengetahui sumber anggaran, besaran pagu, maupun pihak yang mengelola kegiatan pembangunan drainase tersebut.
Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan serius. Jika aktivitas pekerjaan berlangsung di depan lingkungan tempat tinggalnya dan disebut diketahui masyarakat, mengapa Sekretaris Desa menyatakan tidak mengetahui informasi mendasar mengenai proyek tersebut?
Apakah pemerintah desa memang tidak mengetahui asal-usul dan pengelolaan kegiatan itu, atau terdapat informasi lain yang belum disampaikan kepada publik?
Bongkar Fakta menilai perbedaan keterangan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Sekretaris Desa dan pihak pelaksana masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.
Ketiadaan papan informasi di lokasi semakin memperkuat pertanyaan publik. Padahal, nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta identitas penyedia jasa merupakan informasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan.
Bongkar Fakta menilai, belum terbukanya informasi mendasar tersebut patut menjadi perhatian instansi pengawas dan pihak berwenang. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan siapa yang bertanggung jawab atas hasil pembangunan.
Selain transparansi anggaran, kondisi fisik pekerjaan juga perlu diperiksa. Dalam pengamatan awak media pada pemberitaan sebelumnya, lapisan lantai saluran secara visual diperkirakan memiliki ketebalan sekitar lima sentimeter.
Pengamatan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Kepastiannya harus mengacu pada dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, serta pemeriksaan dan pengukuran oleh pihak yang berkompeten.
Atas persoalan tersebut, Bongkar Fakta meminta Balai Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Dompu, maupun instansi teknis lainnya segera memberikan penjelasan resmi.
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab: siapa pemilik kegiatan, dari mana sumber anggaran, berapa nilai kontrak, siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), perusahaan apa yang mengerjakan, berapa volume drainase yang dibangun, serta bagaimana spesifikasi teknisnya?
Jika pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan informasi seharusnya tidak menjadi persoalan.
Apabila permintaan informasi tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, redaksi akan mempertimbangkan langkah melalui mekanisme yang tersedia, termasuk permohonan informasi publik, pengaduan kepada Inspektorat, hingga penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang mengindikasikan pelanggaran.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita kedua ini diterbitkan, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari instansi maupun pihak pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Bongkar Fakta tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi demi menjaga akurasi serta keberimbangan pemberitaan.
Ada apa sebenarnya di balik proyek drainase Dusun Muhajirin? Mengapa sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, dan identitas penanggung jawabnya belum diketahui secara terbuka?
Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan bangunan drainase yang selesai secara fisik, tetapi juga berhak mengetahui asal anggaran, besaran dana yang digunakan, serta pihak yang harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.
Transparansi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam setiap penyelenggaraan pembangunan yang menggunakan uang negar ( Om Jeks ).
