DOMPU, NTB – bongkarfakta.com ~ Pekerjaan proyek saluran yang disebut-sebut bersumber dari anggaran Balai Wilayah Sungai (BWS) yang di laksanakan di kecamatan Manggelewa menjadi sorotan setelah muncul sejumlah pertanyaan mengenai biaya pelaksanaan, kualitas material, hingga pengawasan di lapangan.
Saat awak media Bongkar Fakta NTB turun langsung ke lokasi pekerjaan, keberadaan pengawas lapangan menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Sejumlah pekerja yang dimintai keterangan tidak dapat menunjukkan siapa pengawas atau konsultan yang bertanggung jawab mengawasi pekerjaan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan teknis dilaksanakan. Sebab, proyek yang menggunakan anggaran negara semestinya memiliki sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, baik dari sisi material, volume, campuran maupun kualitas hasil akhir.
Sorotan semakin menguat setelah pihak subkontraktor atau pengsub menyampaikan bahwa mereka hanya menerima pembayaran sebesar Rp570.000 per meter kubik.
“Kami hanya menerima Rp570.000 per kubik. Kami hanya mengerjakan sesuai harga. Kami tidak menjamin kualitas pekerjaan lebih bagus jika disesuaikan dengan harga di lapangan,” ungkap pihak pengsub kepada awak media.
Ia juga menjelaskan bahwa harga material seperti batu, pasir, semen, hingga kebutuhan air dan ongkos tenaga kerja harus diperhitungkan dalam biaya pekerjaan.
Pernyataan tersebut tentu perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama terkait rincian pembayaran, tanggung jawab penyedia jasa, serta standar kualitas yang wajib dipenuhi. Besaran pembayaran kepada pengsub tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan, tetapi menjadi informasi penting yang patut dijelaskan secara terbuka.
Di sisi lain, kondisi material yang digunakan juga perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis proyek. Penilaian terhadap kualitas material dan hasil pekerjaan tentu harus didasarkan pada pemeriksaan teknis, bukan sekadar dugaan atau pengamatan visual.
Bongkar Fakta NTB meminta pihak BWS dan kontraktor pelaksana memberikan penjelasan terbuka mengenai nilai kontrak, mekanisme pembayaran kepada pengsub, identitas pengawas lapangan, serta sistem pengendalian mutu pekerjaan.
Tidak ditemukannya pengawas saat awak media melakukan peninjauan belum otomatis membuktikan bahwa proyek sama sekali tidak diawasi. Namun, ketidakjelasan mengenai siapa pengawas yang bertanggung jawab patut menjadi perhatian serius.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, dan kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan. Publik berhak mengetahui apakah proyek tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Bongkar Fakta NTB tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BWS maupun kontraktor pelaksana demi menjaga pemberitaan yang berimbang.( BF Tim)


