 |
| Ketua Karang Taruna Brang Bara, Lukmanul Hakim, S. |
Sumbawa Besar, NTB – Bongkarfakta.com ~ Gelaran Car Free Night (CFN) yang berlangsung di kawasan Taman Pahlawan, Kecamatan Sumbawa, belum lama ini menuai apresiasi luas dari masyarakat. Ribuan pengunjung memadati lokasi untuk menikmati suasana bebas kendaraan sembari berbelanja di lapak-lapak milik pelaku UMKM lokal. Bagi para pelaku usaha kecil, kegiatan ini bukan sekadar ruang hiburan, melainkan juga momentum penting untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan pendapatan.
Namun di balik kesuksesan acara, muncul suara kritis dari Karang Taruna "Bawa Maras" Kelurahan Brang Bara yang mempertanyakan minimnya dukungan dari pihak kelurahan maupun kecamatan, khususnya terkait pengelolaan perparkiran.
Ketua Karang Taruna Brang Bara, Lukmanul Hakim, S.IP, kepada Bongkarfakta.com pada Rabu (17/07/2025), menyayangkan sikap Lurah Brang Bara yang tidak memberikan dukungan atau rekomendasi kepada Karang Taruna untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan parkir selama kegiatan berlangsung.
"Ada apa dengan Lurah Brang Bara? Padahal jelas bahwa memberdayakan Karang Taruna adalah bentuk nyata mendukung salah satu dari 12 program unggulan pasangan Bupati Jarot–Ansori. Mengapa kesempatan ini tidak diberikan kepada pemuda lokal?" tegasnya.
Lukmanul menambahkan, Karang Taruna sejatinya telah mendapatkan penugasan informal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk mengelola parkiran selama CFN. Bahkan, telah ada komitmen bahwa 50 persen dari hasil parkir akan disetorkan sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun dalam pelaksanaannya, ia menilai ada ketidaksinkronan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkesan saling berebut peran.
"Seolah-olah antar instansi berlomba untuk ambil alih pengelolaan. Ini bukan soal kompetisi, ini soal kolaborasi. Jangan jadikan pemuda penonton di wilayahnya sendiri," paparnya.
Karang Taruna juga menyoroti bahwa sejumlah kegiatan positif yang pernah mereka laksanakan sebelumnya—guna menyatukan pemuda serta mendukung program pemerintah di tingkat kelurahan—kurang mendapat respons maupun dukungan serius dari pemerintah setempat.
"Pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai fasilitator yang menjembatani koordinasi antar OPD. Bukan justru diam atau bersikap seolah tak tahu-menahu. Ini harus menjadi bahan evaluasi," tegas Lukmanul.
Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi pelaksanaan CFN yang dinilai mampu menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan secara langsung. Peningkatan omzet UMKM, interaksi sosial antar warga, serta semangat kolaborasi komunitas menjadi dampak positif dari kegiatan ini.
Sebagai penutup, Lukmanul berharap ke depan pemerintah daerah lebih transparan dan terbuka dalam mengajak seluruh unsur masyarakat, khususnya pemuda, untuk terlibat dalam kegiatan publik semacam ini.
"Kalau sinergi dibangun sejak awal, maka kegiatan semacam ini akan lebih berdampak luas. Tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pemberdayaan masyarakat secara nyata," pungkasnya. ( RICKO )
