DOMPU – bongkarfakta.com ~ Kepolisian Sektor (Polsek) Kempo menunjukkan dukungannya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Dompu. Dukungan tersebut disampaikan langsung Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin, S.H., dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dompu di Aula Kantor Camat Kempo, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 Wita tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi sekaligus mendorong keterlibatan seluruh elemen dalam menghadapi ancaman narkotika.
Kehadiran Kapolsek Kempo bersama unsur pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kepala desa, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita dari empat kecamatan menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun gerakan pencegahan narkotika hingga tingkat desa.
Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Ketua BNK Dompu Syirajudin, S.H., Asisten I Setda Dompu Ardiansyah, S.E., Sekretaris BNK Dompu H. Zulkifli, Plt. Kabag Hukum Andi Kersa, S.H., Camat Kempo, Kilo, Manggelewa dan Pekat, Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin, S.H., serta sejumlah kepala desa dan elemen masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Kapolsek Kempo IPDA Hasanudin menegaskan bahwa pihak kepolisian sangat mendukung pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2021, khususnya dalam mengambil langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Ia menilai pembentukan satuan tugas (Satgas) pencegahan narkotika di masing-masing desa merupakan salah satu langkah strategis yang perlu didorong melalui kerja sama pemerintah desa, kepolisian dan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat hingga tokoh wanita sangat dibutuhkan. Partisipasi seluruh elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan lingkungan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika.
Kapolsek juga mengingatkan bahwa narkotika merupakan bagian dari bisnis ilegal yang memiliki mata rantai penjual dan pembeli. Karena itu, salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat adalah tidak membeli maupun menggunakan barang terlarang tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Hasanudin turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara narkotika oleh kepolisian, termasuk menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan praktik tangkap lepas terhadap bandar narkoba.
Ia menjelaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Seseorang yang diamankan belum tentu dapat langsung dilakukan penahanan apabila persyaratan hukum dan unsur pidananya belum terpenuhi.
Penjelasan tersebut disampaikan agar masyarakat memahami bahwa proses penanganan perkara memiliki mekanisme dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum.
Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi maupun laporan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing.
Selain penindakan, ia menekankan pentingnya mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang telah terpapar penyalahgunaan narkotika agar dapat memperoleh penanganan dan rehabilitasi kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua BNK Dompu Syirajudin, S.H., menyampaikan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2021 harus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan narkotika.
Ia menegaskan bahwa persoalan narkotika bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kepolisian, camat maupun kepala desa, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga.
Menurutnya, ancaman narkotika semakin memprihatinkan karena telah menyentuh berbagai lingkungan, termasuk dunia pendidikan, sehingga diperlukan perhatian serius untuk melindungi masa depan generasi muda.
Syirajudin berharap kegiatan sosialisasi tidak berhenti sebatas penyampaian regulasi, tetapi mampu melahirkan pemahaman, gagasan dan keberanian bersama untuk mengambil langkah nyata.
Asisten I Setda Dompu Ardiansyah, S.E., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Ia mendorong pembentukan Satgas khusus pencegahan narkotika mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Menurutnya, pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan unsur kepolisian, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Ardiansyah juga menekankan pentingnya peran kepala desa dan tokoh masyarakat dalam membantu mendeteksi potensi persoalan narkotika di lingkungan masing-masing serta membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kabag Hukum Andi Kersa, S.H., mengingatkan pentingnya pencegahan narkotika yang dimulai dari lingkungan keluarga.
Ia menyoroti pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan telepon genggam (HP), mengingat perkembangan teknologi dapat membuka berbagai akses informasi yang perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kesadaran keluarga dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun lingkungan yang terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Sekretaris Kecamatan Kempo yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kecamatan Kempo sebagai lokasi sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2021.
Setelah penyampaian materi dari para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan di wilayah masing-masing.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 12.30 Wita dan berlangsung aman serta lancar.
Melalui kegiatan tersebut, dukungan Polsek Kempo bersama BNK Dompu dan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi komitmen dalam forum sosialisasi, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata, khususnya pembentukan Satgas pencegahan narkotika di tingkat desa.
Sebab, melindungi masyarakat dan generasi muda dari ancaman narkotika membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.( Supriadin )



