DOMPU, NTB – bongkarfakta.com ~ Dugaan praktik pemerasan dengan mencatut nama institusi negara menggemparkan Kabupaten Dompu. Seorang pria berinisial MR, yang disebut sebagai oknum LSM KPK, diamankan dalam operasi penindakan tim gabungan yang melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Intel Kodim 1614/Dompu.
Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intelijen) Kejari Dompu, Danny Curia Novitawan. Penindakan dilakukan menyusul dugaan permintaan uang terhadap dua kepala sekolah, masing-masing sebesar Rp2 juta.
MR, warga Dusun Saleko, Desa Sorisakolo, diduga menggunakan identitas KPK TIPIKOR serta mencatut nama institusi Kejaksaan untuk menimbulkan rasa takut dan menekan para kepala sekolah agar memenuhi permintaan uang tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa MR diduga memanfaatkan identitas lembaga tertentu untuk menakut-nakuti pihak yang menjadi sasarannya.
Penindakan berlangsung di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.Dalam operasi tersebut, Danny Curia Novitawan memimpin langsung tim gabungan dengan melibatkan personel Jatanras Polres Dompu dan Intel Kodim 1614/Dompu.
Dari hasil penindakan, petugas mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas MR. Barang bukti tersebut meliputi dokumen, dua buah stempel, uang tunai, serta satu kartu identitas atau ID card bertuliskan KPK TIPIKOR.
Barang-barang tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan tersebut.
Setelah diamankan, MR terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu.
Selanjutnya, MR bersama barang bukti diserahkan kepada Polres Dompu untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari koordinasi aparat penegak hukum dalam menindak dugaan penyalahgunaan nama lembaga untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Kasus ini menjadi peringatan bagi para kepala sekolah, kepala desa, hingga pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak mudah terintimidasi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga negara maupun organisasi tertentu untuk meminta sejumlah uang.
Setiap orang yang datang dengan membawa kartu identitas, surat tugas, atau atribut organisasi perlu diverifikasi keabsahannya. Apalagi jika kedatangannya disertai tekanan, ancaman, maupun permintaan uang.
Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan praktik pemerasan dengan modus mencatut nama institusi negara.
Perkara yang melibatkan MR kini menjadi perhatian publik di Kabupaten Dompu. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.( Om Jeks )
