DOMPU – bongkarfakta.com ~ Aktivitas penggalian material tanah yang diduga merupakan kegiatan pertambangan Galian C di Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga kuat belum mengantongi izin resmi dan disebut telah berlangsung selama beberapa hari.
Berdasarkan informasi warga yang dihimpun media ini pada Sabtu (14/11/2026), aktivitas pengerukan tanah di wilayah tersebut telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kegiatan itu memunculkan pertanyaan mengenai legalitas usaha, pihak yang berada di balik pengelolaan, serta tujuan pemanfaatan material hasil penggalian.
Informasi yang diperoleh media ini juga menyebutkan bahwa tanah hasil pengerukan tersebut diduga akan diperjualbelikan kepada masyarakat yang membutuhkan material untuk keperluan urukan atau penimbunan.
Jika informasi tersebut benar, aktivitas ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, kegiatan penggalian yang dilakukan untuk tujuan komersial dapat masuk dalam ruang lingkup usaha pertambangan yang wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut aktivitas pengerukan tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam. Legalitas kegiatan, pihak pengelola, sumber material, hingga mekanisme penjualan perlu diperiksa secara terbuka.
Hingga berita ini disusun, media ini belum memperoleh dokumen perizinan maupun keterangan resmi dari pihak yang diduga mengelola aktivitas tersebut. Karena itu, dugaan kegiatan tanpa izin masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Dalam ketentuan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang tersebut.
Namun, penerapan ketentuan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah. Status kegiatan di Desa Riwo perlu dipastikan melalui pengecekan langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait bersama aparat penegak hukum diharapkan segera turun ke lokasi untuk memeriksa legalitas aktivitas tersebut. Pemeriksaan juga perlu mencakup pihak yang bertanggung jawab, penggunaan alat penggalian, pengangkutan material, serta dugaan transaksi penjualan tanah hasil pengerukan.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian lingkungan maupun kepentingan publik.
Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak pengelola kegiatan, Pemerintah Desa Riwo, Pemerintah Kecamatan Woja, instansi teknis Pemerintah Kabupaten Dompu, serta aparat penegak hukum.
Siapa sebenarnya pihak yang berada di balik aktivitas pengerukan tanah tersebut? Apakah kegiatan itu telah mengantongi izin resmi, atau justru berjalan tanpa kelengkapan perizinan?
Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dan penjelasan terbuka dari pihak terkait. Media Bongkar Fakta akan terus menelusuri informasi ini demi kepentingan publik dengan tetap mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah( Tim ).
