Dompu NTB – bongkarfakta.com ~ Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan proses seleksi anggota yang bersih dan berintegritas melalui Rekrutmen Terpadu Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Polri mengedepankan prinsip transparansi serta membuka ruang pengawasan seluas-luasnya bagi masyarakat guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut tercermin dalam materi sosialisasi resmi yang beredar, yang mengajak publik untuk aktif melaporkan setiap indikasi penyimpangan selama tahapan rekrutmen berlangsung. Melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Polri menyediakan kanal pengaduan berbasis digital, termasuk sistem barcode (barkot) yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan secara cepat, mudah, dan terarah.
Kasi Propam Polres Dompu AKP Zuharis menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, profesional, dan tanpa pungutan biaya. Ia menekankan bahwa segala bentuk praktik percaloan, janji kelulusan, maupun penawaran bantuan tidak resmi merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
“Jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan, seperti oknum yang menjanjikan kelulusan atau menawarkan bantuan di luar prosedur resmi, segera laporkan melalui barkot yang telah disediakan. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti secara profesional,” tegasnya.
Rekrutmen Terpadu Polri 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Dompu, dengan pengawasan ketat dari internal kepolisian serta melibatkan unsur pengawas lainnya. Proses ini dirancang untuk menjaring calon anggota Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan fisik, tetapi juga integritas serta komitmen pengabdian kepada masyarakat.
Dalam materi sosialisasi tersebut, juga ditegaskan sejumlah indikator penyimpangan yang perlu diwaspadai masyarakat, di antaranya adanya pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, menawarkan bocoran soal ujian, maupun praktik lain yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Kehadiran sistem barkot menjadi salah satu inovasi untuk mempercepat akses pengaduan sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi elemen penting dalam menjaga integritas proses seleksi.
AKP Zuharis juga mengimbau para calon peserta dan keluarga agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan institusi demi keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan peserta.
“Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Rekrutmen ini murni, terbuka, dan diawasi secara ketat,” pungkasnya.( Om Jeks.)
