Dompu – Bongkar Fakta | Masyarakat petani di Kabupaten Dompu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Dompu atas pembangunan infrastruktur jalan usaha tani (JUT) yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sektor pertanian..
Infrastruktur tersebut menjadi akses penting untuk memperlancar aktivitas pertanian, mulai dari membawa sarana produksi, mengangkut hasil panen, hingga memudahkan mobilitas petani menuju lahan.
Namun, di balik manfaat pembangunan tersebut, masyarakat petani juga mengaku prihatin mendengar keluhan para rekanan atau kontraktor terkait pembayaran anggaran yang disebut masih mengalami keterlambatan.
Petani berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Dompu, mengingat kontraktor merupakan pihak yang berada di lapangan dan turut membantu pemerintah merealisasikan pembangunan yang manfaatnya kini dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami sebagai masyarakat petani yang menikmati langsung manfaat jalan tani tentu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Dompu. Kami merasakan sendiri manfaatnya.Tetapi kami juga merasa kasihan mendengar keluhan kontraktor yang sudah bekerja, sementara anggaran atau pembayaran pekerjaannya belum juga cair,” ujar salah seorang masyarakat.
Menurut masyarakat, pembangunan jalan tani sangat membantu petani, terutama dalam memperlancar akses menuju lahan dan mengangkut hasil pertanian.
Karena itu, masyarakat berharap keberlanjutan program pembangunan tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya saja, tetapi juga memperhatikan kondisi para pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut.
Keluhan para rekanan semakin menjadi perhatian karena penyerapan anggaran untuk triwulan II tahun 2026 telah berakhir dan kini memasuki triwulan III, sementara pembayaran terhadap sejumlah pekerjaan yang bersumber dari APBD disebut masih dirasakan tersendat.
Keluhan tersebut mencakup pembayaran uang muka maupun pembayaran pekerjaan fisik yang telah mencapai 100 persen, tentunya bagi pekerjaan yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan ketentuan kontrak.
Masyarakat memahami bahwa pencairan anggaran pemerintah memiliki prosedur yang harus dilalui. Namun, mereka juga berharap proses tersebut dapat berjalan efektif sehingga tidak memberikan beban terlalu besar kepada rekanan.
Sebab, sebagian kontraktor disebut tidak memiliki modal awal yang cukup besar untuk membiayai seluruh pekerjaan secara mandiri.
Mereka harus mengeluarkan biaya untuk material, tenaga kerja, alat, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Bahkan, tidak sedikit rekanan yang harus mencari dana talangan agar pekerjaan tetap berjalan dan selesai sesuai batas waktu kontrak.
Sementara itu, waktu pelaksanaan dalam kontrak terus berjalan setiap hari.
“Kami tahu pemerintah punya aturan dan proses administrasi. Tetapi kami berharap kalau memang ada kendala dalam pencairan, kontraktor diberikan penjelasan yang jelas. Mereka juga punya pekerja dan kewajiban yang harus dibayar,” ungkap warga lainnya.
Masyarakat petani menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menyalahkan pemerintah. Justru masyarakat mengapresiasi program pembangunan yang telah memberikan manfaat nyata.
Namun, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Dompu juga memberikan perhatian terhadap kondisi para rekanan yang telah membantu menyelesaikan program pembangunan di lapangan.
Menurut masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesai atau tidaknya sebuah proyek. Di balik sebuah jalan tani terdapat tenaga kerja, kontraktor, pemasok material, penyedia alat, serta banyak pihak yang ikut bekerja agar pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat.
Karena itu, masyarakat berharap seluruh pihak mendapatkan kepastian sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Dompu melalui dinas-dinas terkait dapat memberikan penjelasan mendasar kepada para rekanan mengenai kondisi pembayaran anggaran.
Jika terdapat kendala administrasi, masyarakat berharap dapat dijelaskan secara terbuka. Begitu pula jika pembayaran masih dalam proses verifikasi atau tahapan lainnya.
Yang dibutuhkan kontraktor bukan perlakuan khusus, melainkan kejelasan mengenai hak dan kewajibannya sesuai kontrak serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat petani pun berharap persoalan tersebut tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Dompu.
Sebab, bagi petani, jalan tani bukan sekadar proyek pemerintah, tetapi akses menuju lahan, akses mengangkut hasil panen, dan bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat desa.
“Kami berterima kasih karena jalan tani sudah membantu kami. Kami juga berharap pemerintah memperhatikan kontraktor yang mengerjakannya. Kalau ada persoalan pembayaran, mohon diberikan penjelasan dan segera diselesaikan sesuai aturan,” harap masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat berharap pemerintah dan rekanan dapat berjalan beriringan.Pemerintah menghadirkan program, kontraktor mengerjakan, dan masyarakat menikmati manfaatnya.
Ketiganya harus berjalan bersama agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan tidak meninggalkan persoalan bagi pihak yang berada di belakangnya..(Alfin Sosialis)
