DOMPU, NTB – bongkarfakta.com ~ Lembaga Persatuan Pemuda Kecamatan Kempo (LPPK) menggelar audiensi dengan UPTD Pertanian Kecamatan Kempo pada Rabu (26/2/2025) pukul 09.00 WITA di Kantor UPTD Pertanian Kempo. Audiensi ini dilakukan untuk meminta kejelasan mengenai transparansi bantuan pertanian serta evaluasi program yang telah berjalan.
Dalam audiensi tersebut, hadir perwakilan LPPK, yakni Ketua LPPK Taufik alias Bonces, Korlap Dedi Kusnandar, dan Aan. Mereka diterima langsung oleh Kepala UPTD Pertanian Nasichin, S.Pt., Kepala BPP Masujam, S.Pt., dan anggota lainnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Kempo IPTU Jubaidin, yang berperan dalam memberikan pengamanan serta imbauan kepada peserta audiensi agar tetap menjaga suasana kondusif.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran audiensi, Polsek Kempo bersama anggota Koramil Kempo dan Satpol PP Kecamatan Kempo melakukan pengamanan penuh. Kehadiran aparat bertujuan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban serta memastikan audiensi berlangsung dengan aman dan tertib.
Dalam kesempatan itu, Kapolsek Kempo IPTU Jubaidin menyampaikan beberapa imbauan penting kepada peserta audiensi, di antaranya:
Apresiasi terhadap LPPK yang memilih jalur audiensi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dibandingkan aksi unjuk rasa.
Menekankan bahwa audiensi bertujuan membangun komunikasi positif dengan UPTD Pertanian agar dapat bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat.
Mengajak seluruh peserta untuk mengedepankan asas kekeluargaan, mengingat semua yang hadir adalah bagian dari masyarakat Kecamatan Kempo yang memiliki tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Dalam audiensi tersebut, LPPK menyampaikan beberapa poin penting, antara lain:
1. Transparansi terkait bantuan alat dan mesin pertanian (ALSINTA) serta obat-obatan tahun 2022 dan 2024, termasuk daftar kelompok tani penerima bantuan sumur bor.
2. Evaluasi dan pengawasan proyek sumur bor di Desa Dorokobo, yang diduga mengalami kendala teknis.
3. Keterbukaan informasi publik terkait bantuan pertanian, karena masyarakat merasa kurang mendapatkan akses informasi yang jelas mengenai program tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala UPTD Pertanian Kempo, Nasichin, S.Pt., memberikan klarifikasi, antara lain:
- Bantuan mesin pompa air merupakan program kerja sama dengan Kodim, di mana pendataan dilakukan oleh penyuluh dan Babinsa.
- Sebanyak 94 unit alat pompa air telah dibagikan langsung oleh Kodim, bukan melalui UPTD Pertanian.
- Setiap program bantuan telah melalui mekanisme yang jelas untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Bantuan alat pertanian tidak boleh diperjualbelikan, dan jika ditemukan pelanggaran, pihak terkait akan mengambil tindakan.
- Sumur bor memiliki tim teknis yang direkrut oleh Kabupaten, bukan dari UPTD Pertanian Kecamatan Kempo.
- Tidak ada kelompok tani fiktif, karena semua kelompok penerima telah terdaftar di Kementerian Pertanian sejak 2022.
- UPTD akan melakukan evaluasi terhadap kelompok penerima bantuan, dan jika tidak produktif, bantuan yang diberikan akan ditarik kembali.
Setelah mendengar penjelasan dari UPTD Pertanian, LPPK menyatakan telah memahami serta menerima hasil audiensi. Dengan komunikasi yang terbuka, pihaknya berharap agar ke depan transparansi dan akuntabilitas dalam program pertanian dapat lebih ditingkatkan.
Selama audiensi berlangsung, personel Polsek Kempo bersama anggota Koramil dan Satpol PP Kecamatan Kempo tetap siaga dalam mengawal jalannya kegiatan. Pengamanan dilakukan secara humanis, guna memastikan tidak ada tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Kapolsek Kempo IPTU Jubaidin menegaskan bahwa audiensi ini membuktikan pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. "Kami mengajak semua pihak untuk terus berkoordinasi dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Polri akan selalu siap mengawal aspirasi masyarakat dengan cara yang damai dan tertib," ujarnya.
Kegiatan audiensi ini berakhir pada pukul 10.20 WITA dalam keadaan aman dan kondusif, tanpa adanya insiden yang mengganggu jalannya diskusi.
1. Aksi audiensi ini merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap distribusi bantuan pertanian, yang dinilai kurang transparan.
2. Partisipasi Polsek Kempo dalam pengamanan terbukti efektif dalam menjaga suasana kondusif, sehingga audiensi berlangsung dengan tertib.
3. Diperlukan keterbukaan informasi dari pihak UPTD Pertanian, agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan kepercayaan publik dapat meningkat.
UPTD Pertanian lebih aktif dalam menyosialisasikan program bantuan kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
Evaluasi berkala terhadap kelompok penerima bantuan untuk memastikan efektivitas program.
Masyarakat, khususnya kelompok pemuda, terus dilibatkan dalam pengawasan distribusi bantuan pertanian.
Dengan adanya pengamanan dan fasilitasi dari Polsek Kempo, audiensi ini berhasil menjadi contoh bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan terstruktur dapat menghasilkan solusi konstruktif bagi kepentingan bersama.( Om Jeks )
